BAGIAN II: SEPAK TERJANG FORUM DOKTER MUDA INDONESIA; SEBUAH PRO DAN KONTRA

Sebelum mulai, saya ingin menekankan stance (apa ya bahasa Indonesianya?) saya terlebih dahulu mengenai hal ini.

  1. Saya tidak berkeberatan FDMI menolak UKDI. Sah-sah saja mereka menyatakan hal tersebut, di negara demokrasi seperti ini. Namun, saya menyayangkan caranya yang langsung melakukan aksi ke DPR. Padahal, UKDI diturunkan langsung dari UU Praktik Kedokteran, dijalankan oleh IDI, KKI, KDI, dan perangkat lainnya. DPR? Cuma numpang tanda tangan doank buat UUPK.
  2. Saya menolak nama Forum Dokter Muda Indonesia. Jelas sekali bahwa mereka hanya beranggotakan segelintir mahasiswa dari segelintir fakultas kedokteran di Indonesia, yang bahkan seluruhnya terpusat di satu kota saja. Bahkan, universitas terbesar di kota tersebut tidak menjadi bagian darinya. Apa hak mereka membawa nama Indonesia? Pengkhianat bangsa!
  3. Tidak perlu disangkal lagi, saya mendukung adanya UKDI. Hal ini akan saya nyatakan dalam Bagian Ketiga.

Dengan adanya hal ini, maka Bagian Kedua diabdikan untuk membantai semua komentar penolak UKDI terlebih dahulu.

Kompas.Com (23/08/10): Calon Dokter Gelisahkan Uji Kompetensi

Hendra Sihite
“Selama ini mahasiswa kedokteran dianggap sebagai kaum yang berintelektual tinggi dan elite sehingga banyak mahasiswa kedokteran yang sebetulnya menyadari dirinya tertindas oleh kebijakan yang dibuat. Karena terlalu “menikmati” penderitaan dan hanya diam mementingkan kepentingan pribadi, tidak jarang mahasiswa kedokteran hanya diam dan menerima kebijakan tersebut.”

Maafkan saya jika saya salah mengerti, tapi apakah anda menyatakan bahwa mahasiswa kedokteran adalah anggota BDSM?

“Perlu ada standardisasi dokter di Indonesia. Namun, yang diperlukan bukan UKDI yang dilakukan sesudah atau sebelum sumpah dokter, karena hal ini hanya memperlambat proses menjadi dokter. Kurikulum dan akreditasi merupakan salah satu jawaban yang baik untuk standardisasi.”

Saya setuju sekali bahwa betapa pentingnya sebuah kurikulum dan akreditasi yang standar. Namun jika anda menyatakan bahwa keberadaan hal tersebut menghapus perlunya sebuah ujian, maka anda seperti mendiagnosis Diabetes tanpa Uji Glukosa Darah. Ujian bukanlah standardisasi itu sendiri. UKDI adalah angka kuantitatif standarnya. Anda tidak mungkin menilai secara kuantitatif sebuah kurikulum, tanpa sebuah ujian, skala nasional, agar kurikulum yang sudah ada adalah sesuai standar. Standar dan standardisasi memang merupakan kata-kata yang mirip. Namun arti keduanya sangat berbeda. Melambatkan proses? Saya rasa hal itu akan terjadi jika anda tidak lulus ujian saja.

Ido NB (Komentar 24/08/10), juga disuarakan oleh yantyagustina dalam Kaskus (25 /08/10)
“UKDI = standardisasi kompetensi berbasiskan 200 soal selama 200 menit Standardisasi dari segi Kurikulum dan Akreditasi = berlangsung selama proses 6 tahun pendidikan. Anda sekalian pilih yang mana?”
Untuk menjelaskan perbedaan standardisasi dan standar saya rasa sudah ada di atas. Mengenai bentuk soal UKDI yang berbasis 200 soal, saya sudah menyatakan di forum yang diceritakan di Bagian Pertama, bahwa bentuk seperti ini memang tidak sempurna, namun hal ini adalah yang terbaik untuk kondisi saat ini. Lagipula, bukankah sedang dicanangkan sebuah OSCE? Saya rasa OSCE, sebagai bentuk kuantitatif dari ujian lisan, akan menjawab pertanyaan ini.

KONTRA UKDI (Komentar 26/08/10)
“Siapa yang bisa menjamin 100 % seorang dokter yang lulus UKDI … kompeten sebagai dokter dilapangan?? Siapa yang menjamin dokter yang lulus UKDI terbebas dari mallpraktek??”
Masalah malapraktik (bukan mallpraktek, saya yakin), jelas berhubungan dengan etika, bukan ujian. Masalah kompeten atau tidak, sekali lagi saya tekankan bahwa UKDI adalah batas standarnya, bukan standardisasi itu sendiri. Anda seperti menanyakan apakah UKDI memiliki spesifisitas dan sensitivitas 100%. Jawabannya tidak, sama seperti angka trombosit dan imunoglobulin untuk mendiagnosis DHF atau WIDAL untuk mendiagnosis Demam Tifoid.

“Kalau begitu jika perawat dan dukun-dukun dibekali bimbingan soal-soal UKDI ( BIMBEL-BIMBEL seperti anak sekolah) dan kemudian diikutsertakan dalam menghadapi UKDI dan ternyata mereka lulus, lantas apakah mereka pantas mendapatkan gelar dokter yang bekompetensi??”
Tentu tidak. UKDI adalah salah satu dari rangkaian anak tangga menjadi seorang dokter. Diperlukan anak-anak tangga lainnya. Dan, di luar topik ini, saya rasa menyetarakan perawat dengan dukun adalah sebuah penghinaan yang sangat besar terhadap sebuah profesi kesehatan lain. Perawat memiliki kontak langsung dengan pasien jauh lebih banyak dari seorang dokter, anda tahu? Apalagi, tidak pantas menghina profesi yang berjasa dalam kepaniteraan anda.

“UKDI diadakan hanya untuk ajang komersialisasi proyek MILYARAN RUPIAH per 3 bulan oleh bagian yang terkait dan adanya rasa KETAKUTAN dari fakultas kedokteran negeri yang merasa tersaingi dengan dokter dari fakultas kedokteran swasta. buka mata kita untuk melihat permasalahan ini!!”
Wah, komersialisasi? Anda punya bukti bahwa Kolegium Dokter Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia (bagian yang terkait, kalau menggunakan istilah anda) memperoleh keuntungan finansial dari ujian ini? Ketakutan? Mohon bisa dijelaskan, mengapa FK Negeri merasa tersaingi oleh FK Swasta? Dalam hal apa?

meggie prayerny (Komentar 23/08/10)
“malpraktek atau tidaknya seorang dokter tidak dilihat dari standarisasi,tapi dari kualitas dokter itu sendiri.”
Tulisan terbaik yang pernah saya baca! Menghubungkan etika dan kompetensi secara tajam dan lugas, dan menampilkan kualitas yang tidak standar! Luar biasa!

Jibril Rahman (Komentar 31/08/10)
“Bagi yang mendewa2kan UKDI sebagai alat utk mengukur kompetensi seorang dokter, saya mau bertanya…Apakah menurut anda, dokter2 yg lulus sebelum Sistem UKDI ada berarti tidak kompeten? Karena saya termasuk salah seorang diantaranya, juga senior bahkan Guru2 saya pun adalah dokter yang lulus sebelum UKDI ada. Lebih jauh lagi, Yang menanda tangani Ijazah Dokter2 yg baru lulus saat ini juga dulunya lulus tanpa adanya sistem UKDI. Apakah mereka semua ini menurut anda dokter yang tidak KOMPETEN? …. Jadi jelas bagi saya Pribadi bukan UKDI yg menentukan KOMPETEN nya seorang dokter. Tapi saya lebih percaya pada pengalaman. Kalo mereka yg baru lulus diberikan kesempatan utk cari pengalaman, saya yakin mereka dengan sendirinya bisa menjadi seorang dokter yg kompeten tanpa UKDI.”
Bukan tidak kompeten Dok, tapi tidak diketahui kompetensinya. Kalau bicara pengalaman, saya rasa itu adalah dua hal yang berbeda. Saya rasa UKDI tidak membuat seseorang lantas tidak memperoleh pengalaman. Jadi jujur, anda membicarakan monyet dan kaktus.
__________________________________________________________________

Kompas.Com (23/08/10): Uji Kompetensi Dokter Adalah Pelecehan?

Hendra Sihite (23/08/10)
“UKDI tidak sejalan dengan kebutuhan tenaga dokter yang sangat tinggi serta peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia.”
Maksud anda, lebih baik kita melepaskan dokter yang tidak jelas kualitasnya ke masyarakat daripada masyarakat mencari bantuan di tempat yang lebih jauh?

“Lima sampai enam tahun ke depan atau lebih, seorang mahasiswa dibentuk menjadi seorang dokter serta diuji oleh dosen yang berkompeten dalam bidangnya dan dinyatakan lulus. Namun, tidak menjadi jaminan bahwa seorang mahasiswa dapat menjadi dokter karena masih harus menjalani ujian di UKDI. UKDI ini merupakan pelecehan terhadap para dosen, fakultas kedokteran dan rumah sakit yang turut berperan dalam pendidikan dokter di Indonesia.”
Pemeriksaan penunjang adalah bentuk pelecehan terhadap kemampuan anamnesis dan pemeriksaan fisik seorang dokter!

iwan kusumawan (Komentar 23/08/10)
“masalahnya pak sudah ada ujian kelulusan di fak. masing2… dan sesuai dgn standarisasi akreditasi…soal2nya (UKDI, red) itu soal buat dokter spesialis…”
Hah? Soal UKDI buat spesialis? Jadi menurut anda soal UKDI sesulit itu?

Vs vs (Komentar 27/08/10)
“Klo UKDI menurut anda adalah solusi brarti anda benar-benar sudah tersesat kawan.. Entahlah.. Mungkin dosa anda yang kurang bisa mengeksplorasi pikiran anda untuk menemukan solusi ato.. Mungkin jg dosa guru-guru anda yang mengajar anda skaligus menghambat kreatifitas anda untuk berpikir sependek itu ( menganggap UKDI adalah solusi) ya sudahlah.. Kita banyak berdoa saja bwat bangsa ini..”
Ad hominem
memang selalu oke!

Berthy B Rahawarin (Komentar 23/08/10)
“Meski kita perlu advokat atau dokter handal, wadah yang meloloskan harus bebas kepentingan. Karena akhirnya masalah benturan periuk nasi tak terhindarkan.”
Saya rasa Pak, KDI sudah bisa dianggap independen dalam hal ini. Namun kalau Bapak menyatakan bahwa definisi bebas kepentingan adalah non-kedokteran, saya rasa hal tersebut sama logisnya dengan saya mengurus ujian kompetensi advokat.

Kaskus (IDM tolak UKDI (Uji Kompetensi Dokter Adalah Pelecehan????))

beruanglaut (25/08/10)
“gimana kalo ane ga lulus? udah hpus UKDI!! biar kami bisa fokus meningkatkan pengetahuan di dalam internal pendidikan dokter itu sendiri, bukan malah mikirin multiple2 choice, sama aja kaya GAMBLING”
Mengapa jadi dokter harus takut UKDI? Kalau memang sudah memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika yang cukup, mengapa menganggap pilihan ganda adalah taruhan? Kalau ujian tertulis saja hanya bisa lulus dengan mengundi, apakah nyawa pasien juga dengan taruhan dan undian?

adesinyo (25/08/10)
“Gw ga setuju. cuma karena 1 alasan : kepikiran ga ya uang untuk melaksanakan ujian kompetensi dokter itu berapa??  misalnya uang itu di pakai untuk masalah busung lapar kira2 lebih berguna ga ya? dari pada nguji dokter yg udah terasah 6 tahun ? juga waktu dr tamat kedokteran ke UKDI kasian banget nganggur ya ..”
Anda membandingkan sebuah ujian kompetensi, di mana dokter tidak kompeten taruhannya, yang berujung pada nyawa juga, dengan busung lapar? Selain itu, anda tidak tahu bahwa pembiayaan UKDI berasal dari peserta ujian tersebut? Apakah jika ternyata anda tidak perlu UKDI, anda akan menyumbangkan 400 ribu untuk busung lapar? Terasah 6 tahun? Apa buktinya? Nganggur? Itu sudah risiko semua pekerjaan.

Komentar serupa dapat ditemukan di halaman Facebook Forum Dokter Muda Indonesia, SEGERA TIADAKAN SISTEM SERTIFIKASI UKDI, dan halaman Twitter @DrMudaTolakUKDI.

Bagian Pertama
Bagian Ketiga